BI: Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Sehat, Turun jadi Rp5.989 Triliun Per Akhir Mei 2023

STORILOKA.COM - Berdasarkan laporan Bank Indonesia, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan pada bulan Mei 2023 dibandingkan bulan sebelumnya.

Jumlah ULN tersebut kini sebesar 398,3 miliar dolar AS atau sekitar 5.989 triliun rupiah dengan kurs 14.987 rupiah per dolar AS.

Penurunan ini merupakan perubahan dari posisi ULN pada akhir April 2023 yang mencapai 403,0 miliar dolar AS.

Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, menjelaskan bahwa penurunan ini mengindikasikan kontraksi tahunan ULN Indonesia sebesar 1,7 persen (yoy).

Baca Juga: Djan Faridz Dilantik Sebagai Wantimpres, Menteri Perumahan Rakyat Era SBY dengan Kekayaan Rp90.887.025.117

Dalam hal ini, kontraksi pertumbuhan ULN utamanya disebabkan oleh penurunan utang luar negeri sektor swasta.

Erwin juga menjelaskan bahwa utang luar negeri Indonesia terdiri dari utang pemerintah dan utang swasta.

Pada Mei 2023, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 192,6 miliar dolar AS, mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 194,1 miliar dolar AS. Namun, jika dibandingkan dengan Mei 2022, terjadi pertumbuhan sebesar 2,3 persen (yoy).

“Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo,” kata Erwin dalam keterangan resminya, Senin 17 Juli 2023.

Baca Juga: Sambut Hari Kemerdekaan dan Hari Anak Nasional, PNIB Gelar Kirab Merah Putih di Jakarta

Dia menyatakan bahwa pemanfaatan ULN pemerintah, sebagai salah satu bagian dari komponen pembiayaan APBN, juga terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam membiayai sektor-sektor produktif dan belanja prioritas. Hal ini terutama dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dukungan ULN tersebut mencakup beberapa sektor yang termasuk di dalamnya adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang menyumbang 24,1 persen dari total ULN pemerintah.

Kemudian, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyumbang 17,9 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, konstruksi 14,2 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 10,2 persen.

Baca Juga: Kembangkan Terapi Kanker Mutakhir, RS Kanker Dharmais Jalin Kerja Sama dengan RS Jepang

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah,” ujar Erwin.